Topswara.com -- “Rakyat disuruh hemat, ASN disuruh gowes, tapi harga tetap gak turun.”
Kalimat ini bukan sekadar sindiran. Ini realita yang tiap hari dirasakan dan makin lama makin terasa janggal.
Karena kalau dipikir-pikir, rakyat itu sudah hemat sejak dulu. Bahkan jauh sebelum ada himbauan resmi. Ibu-ibu itu sudah level “master” dalam urusan bertahan hidup. Masak cukup untuk sekeluarga, ngatur belanja biar gak jebol, sampai rela menahan keinginan demi kebutuhan.
Jadi, kalau ada himbauan, "Matikan kompor kalau masakan sudah matang" Itu bukan solusi, itu cuma mengajari ikan cara berenang.
Jadi kalau hari ini rakyat kembali disuruh hemat, pertanyaannya bukan “mampu atau tidak”. Tetapi kenapa harus terus rakyat yang menyesuaikan?
Masalahnya bukan di dapur. Masalahnya juga bukan di sepeda. Masalahnya ada di hulunya. Kita terlalu sibuk mengatur hilir, seperti hemat ini, kurangi itu, gowes sana, tapi lupa bahwa akar persoalan ada pada pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Dalam sistem yang hari ini berjalan, SDA diperlakukan seperti komoditas bebas.
Siapa punya modal dipersilakan kelola. Siapa kuat, dipersilakan ambil.
Inilah wajah liberalisasi ekonomi. Di mana negara bukan lagi pengelola utama, tapi hanya jadi regulator atau kadang bahkan penonton.
Akibatnya? Yang kaya sumber daya belum tentu kaya rakyatnya. Karena hasilnya tidak kembali utuh ke masyarakat, melainkan mengalir ke korporasi atau bahkan lintas negara.
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa SDA yang jumlahnya besar dan menjadi kebutuhan publik termasuk kategori milik umum (milkiyyah ‘ammah) dan haram diserahkan kepada individu atau swasta.
Rasulullah SAW bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah)
Air adalah sumber kehidupan (air, sungai, irigasi). Padang rumput adalah sumber pangan/peternakan. Api adalah energi (BBM, gas, listrik, tambang).
Ketiganya tidak boleh dimonopoli, diprivatisasi dan dikuasai asing. Negara wajib mengelola langsung dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Artinya, negara bukan sekadar “mengatur izin”, tapi benar-benar mengurus dan mengelola.
Negara itu pengelola langsung. Migas dikelola negara. Hasilnya dikembalikan ke rakyat. Harga energi bisa murah, bahkan nyaris gratis.
Kalau hulunya sudah salah, maka hilirnya akan terus bermasalah. Rakyat disuruh hemat? Silakan. ASN disuruh gowes? Tidak masalah.
Tetapi selama hulunya tetap dikuasai kepentingan modal, maka semua itu hanya jadi tambal sulam yang tidak menyelesaikan masalah. Ibaratnya begini, air bocor dari atap, tetapi yang sibuk malah ngepel lantai. Capek banget, tapi tetap saja basah.
Dalam sejarah Islam, pengelolaan SDA bukan teori kosong. Pada masa kekhilafahan, negara benar-benar mengelola kekayaan alam untuk rakyat. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemakmuran begitu merata sampai sulit menemukan orang yang berhak menerima zakat.
Kenapa? Karena distribusi kekayaan berjalan benar, dan sumber daya tidak dikuasai segelintir pihak. Bahkan dalam berbagai periode kekhilafahan, hasil tambang, air, dan energi dikelola negara dan digunakan untuk kepentingan publik.
Bukan untuk memperkaya individu,
apalagi asing.
Bandingkan dengan hari ini. Rakyat diminta menyesuaikan diri terus-menerus, sementara hulunya tetap sama. Dikeruk,
dikelola, bukan oleh negara sepenuhnya
dan hasilnya tidak kembali utuh ke rakyat.
Maka wajar kalau muncul satu kesimpulan sederhana bahwa selama hulunya tidak dibenahi, maka saat rakyat berusaha menyesuaikan dengan cara apa pun akan tetap sia-sia.
Karena ini bukan soal rakyat kurang hemat. Ini soal sistem yang membuat hidup jadi mahal. Jadi, yang perlu dibenahi bukan hanya perilaku rakyat, tetapi cara negara mengelola kekayaan alamnya.
Kalau hulunya benar, rakyat tidak perlu dipaksa hemat berlebihan.
Kalau sistemnya tepat, ASN tidak perlu dijadikan simbol penghematan. Karena solusi itu bukan di kompor. Bukan di sepeda. Tetapi di pengelolaan yang benar sesuai syariat. Jadi Sob, masih mau sibuk di hilir? Atau sudah saatnya berani membenahi hulu? []
Oleh: Nabila Zidane
(Jurnalis)
0 Komentar