Topswara.com -- Pada Agustus 2025, sejumlah kasus keracunan massal yang diduga terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di berbagai daerah Indonesia.
Di Sleman, sebanyak 135 siswa SMPN 3 Berbah mengalami gejala diare usai mengonsumsi paket nasi kuning dengan lauk telur, abon, kering tempe, dan jeruk.
Investigasi menunjukkan adanya jeda lebih dari 5,5 jam antara makanan dimasak hingga disantap, yang melebihi standar operasional prosedur (SOP) maksimal 4 jam (Harian Jogja, 2025; Tirto.id, 2025).
Kasus keracunan akibat Program MBG juga terjadi di berbagai daerah, seperti di Sragen, sebanyak 196–251 siswa terdampak akibat buruknya sanitasi dapur penyedia makanan, hingga pemerintah setempat menghentikan distribusi sementara dan merencanakan renovasi fasilitas (CNN Indonesia, 2025; RRI, 2025).
Di Bengkulu, sebanyak 456 siswa di Kabupaten Lebong keracunan hingga Gubernur menghentikan program MBG di wilayah tersebut (Kompas, 2025). Tidak hanya di sekolah negeri, kasus juga menimpa puluhan santri di Lampung Timur yang mengalami gejala mual, pusing, dan muntah setelah menyantap menu MBG.
Apabila kita tarik ke belakang, MBG dilaksanakan sebagai upaya realisasi janji kampanye Presiden, untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting pada anak-anak dan ibu hamil, serta meningkatkan kualitas SDM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun, apakah betul MBG merupakan solusi efektif dalam mengatasi masalah tersebut? Upaya mengatasi masalah tersebut memerlukan strategi multisektor yang terintegrasi. Ketersediaan dan keterjangkauan pangan bergizi harus dipastikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Diversifikasi pangan lokal seperti protein hewani, sayuran, buah, dan karbohidrat perlu diperkuat agar keluarga tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga mampu mengakses gizi seimbang secara mandiri.
Upaya ini harus diiringi dengan peningkatan sanitasi dan akses air bersih, sebab infeksi berulang akibat lingkungan tidak sehat akan menghambat penyerapan nutrisi meski asupan makanan anak sudah cukup.
Kasus keracunan massal dalam Program MBG mencerminkan adanya kelemahan mendasar dalam tata kelola negara, khususnya dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
Buruknya pengawasan, lemahnya standar sanitasi, serta ketidaksesuaian distribusi dengan standar keamanan pangan memperlihatkan bahwa program ini lebih menekankan aspek kuantitas daripada kualitas.
Kegagalan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik cenderung berorientasi pada pencapaian target politik jangka pendek ketimbang solusi struktural yang berkelanjutan.
Dalam Islam, negara berkedudukan sebagai ra’in (pengurus) yang memiliki kewajiban penuh untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, baik sandang, pangan, papan, maupun layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Tanggung jawab tersebut tidak hanya diwujudkan melalui mekanisme langsung, seperti pemberian layanan publik, tetapi juga secara tidak langsung melalui kebijakan dan sistem yang berpihak pada rakyat sesuai dengan syariat Islam.
Jaminan kesejahteraan rakyat dikelola secara komprehensif dengan dukungan edukasi. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami kebutuhan tubuh terhadap makanan yang sehat dan seimbang, sehingga kasus malnutrisi dapat dicegah sejak dini.
Dengan sistem yang berorientasi pada kepentingan umat, negara memastikan tidak ada satu pun individu yang terabaikan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasarnya. Khilafah memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi ini karena ditopang dan dikelola dengan sistem ekonomi Islam.
Sumber pendapatan negara berasal dari baitul mal yang penggunaannya ditujukan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan rakyat. Dengan pengelolaan yang adil dan transparan, negara mampu menjamin kesejahteraan seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
Hal inilah yang menjadikan khilafah bukan sekadar sistem politik, melainkan juga solusi menyeluruh dalam mengatasi problem gizi, termasuk stunting, sekaligus mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.
Oleh: Nabila A.S.
Aktivis Muslimah
0 Komentar