Topswara.com -- Ada saja gebrakan pemerintah saat ini. Disaat rakyat mengalami kemunduran ekonomi dan berbagai kesulitan lainnya, pemerintah menjalankan program barunya yaitu Kopdes Merah Putih yaitu sebanyak 80 ribu Koperasi Desa / kelurahan sebagai pusat ekonomi masyarakat desa.
Wacana pembentukan kopdes tersebut di sampaikan oleh pemerintah pada hari koperasi 12 Juli 2025. Koperasi ini diklaim akan menciptakan dia juta lapangan pekerjaan, mencegah masyarakat terjerat pinjaman online (pinjol) dan rentenir, dan menawarkan keuntungan Rp 1 miliar per tahun.
Namun para petani dan masyarakat lainnya menyambut pesimistis, karena yang mereka butuhkan itu pupuk murah, infrastruktur pertanian yang memadai dan penyaluran bibit yang berkualitas. Bukan model pinjaman yang membuat masyarakat trauma kata salah seorang petani. Pada kamis, 5/06/2026. Dan berbagai komentar pesimistis lainnya dari berbagai daerah. bbc.com
Terbukti, dalam implementasinya banyak polemik bermunculan, dari mulai lokasi yang tidak strategis, ditemukan Kopdes Merah Putih ada di tengah hutan, dekat komplek pemakaman, dan ada juga yang di bangun di perbukitan yang sangat jauh dari pemukiman penduduk, ketidakjelasan mekanisme, realisasi proyek yang menyimpang, hingga pelatihan militer untuk calon menejer KDMP yang menyebabkan lima orang tewas.
Setelah semuanya terjadi dan anggaran sudah keluar pemerintah baru akan melakukan evaluasi dan pengembangan program agar lebih efektif.
Ketika pembangunan yang tidak berangkat dari kebutuhan masyarakat sangat beresiko, dan membuat koperasi minim partisipasi masyarakat juga tidak efektif menggerakkan ekonomi desa.
Rakyat butuh bukti real bantuan nyata bukan ajang bisnis, karena mau tidak mau ketika program KDMP berjalan yang menjadi konsumen adalah rakyat, meskipun itu tidak menguntungkan bagi rakyat, sedangkan yang diuntungkan adalah para pemegang kekuasaan.
Karena sistem saat ini yaitu sistem kapitalisme melahirkan proyek-proyek besar rawan penyimpangan. Anggaran yang besar dan pengawasan yang lemah memberi ruang untuk inefisiensi serta berpotensi korupsi.
Selain itu, dana untuk yang di anggarkan tidak main-main, meskipun manfaat belum jelas. Bahkan pembangunannya pun di tempat-tempat yang tidak mudah untuk di jangkau masyarakat, dana publik terus di gelontorkan untuk proyek baru, sementara persoalan mendasar yang di hadapi rakyat belum terselesaikan, bahkan kian hari kian bertambah. Rakyat kelabakan, pemerintah mengabaikan.
Berbeda halnya dengan Islam, Islam yang begitu memperhatikan urusan rakyat, baik dalam masalah ekonomi, sosial dan lain-lain, mempunyai mekanisme dan tanggung jawab terhadap rakyatnya.
Ekonomi harus di bangun untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan mengejar target proyek. Rakyat adalah amanah yang wajib di sejahterakan, bukan dijadikan sebagai alat untuk berbisnis apalagi untuk meraup keuntungan.
Negara bertugas sebagai pelayan rakyat, dan bertanggungjawab atas hal-hal yang berkaitan dengan finansial melalui pengelolaan harta milik umum, pembukaan lapangan pekerjaan, dan distribusi kekayaan yang adil.
Kesejahteraan lahir dari penerapan syariat ekonomi secara menyeluruh. Ekonomi rakyat diperkuat dari hulu bukan hanya melalui proyek hilir.
Sehingga rakyat mendapatkan kehidupan layak, mampu membangun ketahanan pangan mandiri, menempatkan fungsi laki-laki sebagai pencari nafkah, lapangan pekerjaan yang tersedia melalui pengelolaan sumberdaya alam yang tepat.
Itulah Islam, memberikan solusi yang bersifat sistemik bukan tambal sulam. Islam menawarkan perubahan pada sistem pengelolaan ekonomi secara menyeluruh, bukan sekedar memperbanyak program. Semua itu hanya bisa terwujud jika sistem Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan.
Wallahualam bishawab
Oleh: Ade Siti Rohmah
Aktivis Muslimah
0 Komentar