Topswara.com -- Ada yang lucu atau lebih tepatnya memalukan, dari negara yang mengklaim dirinya demokratis tetapi gelagapan hanya karena sebuah film dokumenter yang diputar di kampus.
Film Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono, bukan bom. Bukan senjata. Ia hanya sebuah layar, kamera, dan suara-suara masyarakat adat Papua yang selama ini tidak pernah dianggap perlu didengar. Tetapi rupanya itu sudah cukup untuk membuat aparat bergerak.
Di Ternate, TNI membubarkan nobar. Di Universitas Mataram, keamanan kampus menghentikannya. Hal ini mendapat sorotan dari lembaga HAM yang menegaskan bahwa pelarangan nobar film tidak boleh dilakukan secara sepihak. (Kompas.com, 13 Mei 2026).
Pesta Babi berbicara tentang masyarakat adat Papua Selatan suku Marind, Awyu, Yei, Muyu yang hutan adatnya dialih fungsikan untuk proyek food estate atas nama PSN, Proyek Strategis Nasional.
Kata "strategis" itu menarik. Strategis untuk siapa? Hutan itu bukan tanah kosong. Bukan lahan tidur yang menunggu diproduktifkan oleh investor. Ia adalah kehidupan. Sumber pangan, sumber air, yang sudah ada ribuan tahun dan tulang pungung identitas budaya.
Judul Pesta Babi sendiri merujuk pada tradisi Awon Atatbon perayaan suku Muyu yang bergantung sepenuhnya pada keberlangsungan hutan. Ketika hutannya hilang, tradisinya ikut mati. Sementara masyarakat adat perlahan kehilangan tanah, hutan, sumber penghidupan bahkan identitas ruang hidup mereka.
Yang menjadi pertanyaan besar adalah: jika proyek ini benar-benar demi rakyat mengapa suara yang mengkritik nya justru di bungkam?
Dari sinilah kita tahu, semua itu rupanya demi kepentingan konsesi jutaan hektare yang sudah dibagikan kepada korporasi-korporasi besar.
PSN bukan proyek netral. Ia adalah instrumen negara dalam sistem kapitalisme untuk melegalkan penguasaan sumber daya alam oleh oligarki.
Caranya sederhana, beri label "kepentingan nasional", bebaskan lahan, sediakan infrastruktur, lindungi investornya. Yang tidak punya modal dan koneksi ke kekuasaan dalam hal ini masyarakat adat Papua cukup terima ganti rugi yang tidak pernah sepadan, atau bahkan tidak dapat sama sekali,
Negara dalam sistem ini bukan wasit yang adil. Ia adalah pemain yang sudah memilih tim sejak awal dan timnya bukan rakyat kecil.
Maka ketika film dokumenter mencoba membawa cerita itu ke publik, yang terancam bukan keamanan negara. Yang terancam adalah kenyamanan mereka yang selama ini menikmati keuntungan dari cerita yang tidak boleh diceritakan.
Banyak orang berhenti di level "ini salah aparat" atau "ini salah kebijakan pemerintah". Tetapi masalahnya lebih dalam dari itu.
Selama sistemnya kapitalisme, selama logika pengelolaan negara didasarkan pada siapa yang punya modal maka ia yang berhak, maka cerita Papua ini akan terus berulang. Nama proyeknya berganti, rezimnya berganti, tetapi polanya sama, sumber daya alam dikuasai segelintir pihak.
Dan kasus Pesta Babi mengonfirmasi satu hal, dalam sistem kapitalisme negara kerap bertindak bukan sebagai pelindung rakyat melainkan penjaga kepentingan oligarki.
Bukan sekadar soal ganti pemimpin atau perbaiki birokrasi. Persoalannya adalah fondasi cara pandang tentang siapa yang berhak atas bumi dan isinya.
Islam punya jawaban yang berbeda.
Islam meletakkan prinsip yang tegas, hutan, air, tambang, dan sumber daya alam berskala besar adalah milik umum. Tidak bisa diprivatisasi. Tidak bisa dikonsesikan ke korporasi manapun.
Negara boleh mengelolanya, tetapi hasilnya untuk seluruh rakyat, bukan untuk investor yang punya lobi ke istana. Negara dalam Islam bertindak sebagai pengelola amanah bukan makelar kepentingan modal.
Dan setiap proyek pembangunan wajib berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan dilaksanakan sesuai syariat, jika sebuah kebijakan terbukti merusak kehidupan masyarakat, maka negara wajib menghentikan atau mengoreksinya.
Lebih dari itu Islam tidak anti terhada kritik. Penguasa justru wajib menerima nasihat dan koreksi dari rakyat. Dalam sejarah Islam kritik kepada pemipin bukan dianggap ancaman stabilitas, melainkan bagian dari mekanisme menjaga keadilan.
Karena itu, polemik Pesta Babi seharusnya menjadi bahan renungan bersama. Masalahnya bukan semata soal film yang di bubarkan, ini tentang sistem yang sedang bekerja, ketika suara kritis dibungkam demi melindungi kepentingan ekonomi segelintir elite, sementara rakyat kehilangan ruang untuk membela haknya sendiri.
Jika demokrasi kapitalisme terus melahirkan ketimpangan, maka sudah saatnya kita bertanya: Apakah sistem ini benar-benar dibangun untuk rakyat atau justru untuk mereka yang mampu membeli kuasa?
Wallahualam Bishawab.
Oleh: Nilam Astriati
Aktivis Muslimah
0 Komentar