Topswara.com -- Ribuan jamaah dikabarkan gagal berangkat ke tanah suci akibat visa tidak terbit alias ditolak (Kompas.com,04/06/2025). Berbagai pihak juga merasa terkejut dan memberikan simpati kepada para jamaah yang gagal menunaikan ibadah haji yang terlunta-lunta tanpa adanya perlindungan dan pembelaan dari pemerintah.
Ada seorang jamaah dan keluarganya yang gagal berangkat haji, bernama Heri. Heri berangkat ke tanah suci bersama dengan istri dan kedua orangtuanya yang sudah lansia (Republika.co.id, 05/06/2025).
Sungguh tak terbayangkan bagaimana sedih dan hancurnya perasaan Heri dan keluarganya tatkala mereka gagal ibadah haji di saat mereka masih mengenakan pakaian ihrom di pesawat. Heri hanyalah salah satu dari sekian banyak jamaah yang tertolak visanya.
Bagaimana tindakan pemerintah? Para jamaah haji ini justru malah merasa dibiarkan dan ditelantarkan. Mereka tidak mendapatkan layanan dan pembelaan dari pemerintah.
Lepasnya tanggung jawab negara atas permasalahan ini menjadi salah satu penyebab terbesar kekisruhan ini. Ditambah adanya kapitalisasi dalam pelaksanaan ibadah haji yang berdampak pada layanan fasilitas jamaah.
Islam menetapkan haji sebagai bagian dari rukun Islam, yang diwajibkan bagi muslim yang mampu. Penyelanggaraan haji sudah seharusnya memudahkan jamaah dalam beribadah, juga dalam penyediaan fasilitas haji seperti penyediaan penginapan, tenda, dan berbagai kebutuhan lainnya.
Semua adalah tanggung jawab negara, karena dalam Islam penguasa adalah pihak yang wajib mengurus semua urusan rakyat dengan baik termasuk dalam ibadah haji.
Khilafah sebagai negara yang menaungi umat Islam sedunia, akan menyiapkan mekanisme terbaik, birokrasi terbaik, dan layanan premium bagi para tamu Allah.
Negara seperti inilah yang mampu menyelesaikan berbagai problematika. Dalam negara ini tidak akan ada lagi jama’ah haji yang terlantar tanpa pembelaan.
Wallahua’alam bish shawwab.
Oleh: Vitra Arryanti, S.Si.
Pendidik
0 Komentar