Topswara.com -- Tragis nasib pahit TKI di Kamboja, alih-alih mendapatkan kehidupan yang layak dan sukses tetapi sebaliknya kehidupan yang diimpikan malah jauh dari harapan. Berawal dari janji manis iming-iming berkerja dengan gaji besar di luar negeri (Kamboja), WNI banyak terjebak bahkan terjerumus dalam perkerjaan tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja menjanjikan bekerja mudah dengan gaji yang fantastis, sehingga banyak WNI yang tergiur berniat mengadu nasib demi merubah hidup lebih baik.
Sejak pandemi Covid-19, angka WNI di Kamboja terus meningkat. Menurut KBRI pada tahun 2020 hingga 2024 jumlah TKI terus melonjak itu belum termasuk yang tidak terdaftar di KEMENLU.
Dilansir dari detik.com, BBC News Indonesia berupaya mengulas masalah di balik fenomena eksodus WNI ke Kamboja ini. Salahsatunya kemudahan visa disalahgunakan untuk mendapat pekerjaan di Kamboja.
KBRI Phnom Penh menyebut kemudahan perizinan menetap di Kamboja disalahgunakan banyak WNI untuk mencari pekerjaan disana di luar non-prosedural.
Beranda Migran, LSM berbasis di Yogyakarta, menyebut banyak WNI yang pergi ke Kamboja memandang bekerja di luar negeri menjadi solusi perekonomian mereka. "Daripada enggak bisa bekerja apa pun di Indonesia, mereka merasa lebih baik bertaruh di Kamboja," ujar Direktur Beranda Migran, Hanindha Kristy, ketika dihubungi BBC News Indonesia pada Selasa (29/04).
Tidak semudah membalikan telapak tangan, resiko bekerja di luar negeri rentan dengan penipuan, penindasan, ekploitasi bahkan nyawa sebagai taruhan. Banyak WNI yang terjebak dalam penipuan online dan perdagangan manusia (human trafficking). Tidak sedikit pula korban perdagangan organ yang meregang nyawa bekerja di Kamboja.
Tidak heran karena sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini melegalkan segala cara untuk mendapatkan cuan. Bisnis yang diluar nalar dengan memanfaatkan kelemahan tenaga kerja Indonesia semakin membuktikan kapitalisme memperlihatkan taringnya, bahwa faham kebebasan individu dalam meraup kekayaan legal dilakukan walaupun harus merampas hak keamanan bahkan hak hidup orang lain.
Berbeda dengan sistem Islam dimana kebebasan individu diatur oleh syarak dan penerapannya dalam sebuah negara. Masyarakat yang kesulitan dalam hal pekerjaan dijamin dan disediakan oleh negara.
Keamanan dan kesejahteraan rakyatnya adalah menjadi tanggung jawab negara. Negara mencukupi kebutuhan rakyatnya dengan mengelola sumber daya alam dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat.
"Sungguh, Kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami sediakan di sana (bumi) penghidupan untukmu. (Akan tetapi,) sedikit sekali kamu bersyukur. (QS. Al-'araf: 10).
Kutipan ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan sumber daya alam untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Faktanya saat ini SDA yang begitu melimpah di tanah air dikuasai dan dikelola oleh asing.
Sehingga rakyat "mati di lumbung padi" karena pengelolaan SDA bukan diperuntukan untuk WNI sendiri tetapi untuk memupuk kekayaan para penguasa dan pemilik modal.
Sejatinya fungsi negara sebagai penjamin kesejahteraan sekaligus sebagai pelindung (junnah) hanya bisa sepenuhnya dilakukan dalam Daulah Islam. Sebuah institusi yang menerapkan syariah Islam secara sempurna yang mampu menyelesaikan segala problematika kehidupan. Sebuah institusi yang menerapkan hukum Islam yang berasal dari Allah SWT sebagai pembuat hukum.
Wallahu'alam bisawwab.
Oleh: Eneng Haryati
Aktivis Dakwah Tamsar
0 Komentar