Topswara.com -- Wacana penghapusan jurusan kuliah yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri kembali memunculkan perdebatan besar tentang arah pendidikan tinggi di Indonesia.
Pemerintah melalui Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menyampaikan bahwa program studi sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masa depan dan tuntutan dunia kerja. Di sisi lain, sejumlah rektor menolak jika kampus hanya diposisikan sebagai pencetak tenaga kerja industri semata.
Polemik ini sejatinya bukan sekadar soal membuka atau menutup jurusan. Masalah yang lebih mendasar adalah: untuk siapa pendidikan diselenggarakan?
Apakah pendidikan bertujuan melayani kepentingan industri dan pertumbuhan ekonomi semata, ataukah untuk membangun manusia dan memenuhi kebutuhan rakyat secara menyeluruh?
Dalam sistem kapitalisme liberal saat ini, pendidikan memang cenderung diarahkan mengikuti kebutuhan pasar. Perguruan tinggi dipaksa menyesuaikan diri dengan dunia industri agar menghasilkan lulusan yang “siap pakai”.
Jurusan yang dianggap tidak menghasilkan keuntungan ekonomi cepat dipandang tidak relevan. Akibatnya, nilai pendidikan bergeser dari pembentukan manusia berilmu menjadi sekadar penyedia tenaga kerja.
Inilah dampak dari adopsi sistem liberal-sekuler dalam pendidikan. Negara tidak lagi menjadi pengurus utama urusan rakyat, melainkan hanya berperan sebagai regulator yang menyesuaikan diri dengan kepentingan ekonomi dan industri. Kebijakan pendidikan akhirnya lahir sebagai respons atas tekanan pasar, bukan berdasarkan kebutuhan hakiki masyarakat.
Padahal kebutuhan rakyat tidak hanya soal industri dan pertumbuhan ekonomi. Rakyat membutuhkan ahli pendidikan, ahli pertanian, ahli kesehatan, ahli syariah, peneliti, ilmuwan, ahli bahasa, dan berbagai disiplin ilmu lain yang menopang kehidupan umat.
Jika seluruh orientasi pendidikan hanya ditentukan oleh pasar, maka ilmu yang tidak menghasilkan keuntungan materi cepat akan tersisih.
Akibatnya, lahirlah generasi yang kehilangan arah. Banyak mahasiswa memilih jurusan bukan karena kebutuhan umat atau potensi diri, tetapi karena pertimbangan “mudah dapat kerja”. Kampus pun perlahan berubah menjadi pabrik pekerja. Ilmu kehilangan kemuliaannya karena diukur hanya dengan nilai ekonomi.
Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam memandang pendidikan sebagai kebutuhan dasar umat dan tanggung jawab langsung negara. Negara dalam Islam tidak menyerahkan arah pendidikan kepada pasar atau industri, tetapi menyusunnya berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dalam melayani urusan rakyat.
Rasulullah ï·º bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. al-Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh dalam mengurus rakyat, termasuk menyiapkan sumber daya manusia terbaik di berbagai bidang. Karena itu, negara dalam Islam akan menentukan kebutuhan tenaga ahli berdasarkan kemaslahatan umat, bukan berdasarkan keuntungan industri semata.
Jika umat membutuhkan dokter, negara akan mencetak dokter terbaik. Jika umat membutuhkan ahli pertanian untuk menjaga ketahanan pangan, negara akan menyiapkan institusi terbaik untuk bidang itu.
Jika umat membutuhkan ulama dan ahli syariah, negara akan menjaga keberadaan pendidikan Islam dengan penuh perhatian. Semua dilakukan demi pelayanan kepada rakyat, bukan demi memenuhi kebutuhan korporasi.
Islam juga memandang ilmu sebagai sesuatu yang mulia. Allah SWT berfirman: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”
(QS. Al-Mujadilah: 11)
Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu tidak boleh diukur hanya dari manfaat ekonomi. Seluruh ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia memiliki kedudukan yang mulia. Karena itu, negara tidak boleh menghapus suatu bidang ilmu hanya karena dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan pasar sesaat.
Dalam sejarah peradaban Islam, negara berperan besar dalam membangun pendidikan. Baitul Hikmah di Baghdad, Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko, hingga berbagai pusat ilmu di Damaskus dan Andalusia lahir karena dukungan negara. Para ilmuwan Muslim berkembang bukan karena tekanan industri, tetapi karena dorongan keimanan dan tanggung jawab peradaban.
Negara membiayai pendidikan, menyediakan sarana terbaik, menggaji guru dan ilmuwan dengan layak, serta memastikan ilmu berkembang untuk kemaslahatan umat. Dari sistem inilah lahir ilmuwan besar seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Biruni yang kontribusinya masih dirasakan dunia hingga hari ini.
Islam juga menempatkan pendidikan sebagai hak rakyat yang wajib dipenuhi negara. Rasulullah ï·º pernah membebaskan tawanan Perang Badar dengan syarat mereka mengajarkan baca tulis kepada kaum Muslimin. Ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap pendidikan.
Karena itu, dalam sistem Islam, negara tidak akan tunduk pada tekanan industri domestik maupun asing dalam menentukan arah pendidikan tinggi. Negara berdiri di atas syariat, sehingga kebijakannya didasarkan pada halal-haram dan kemaslahatan umat, bukan pada kepentingan pemilik modal.
Kemandirian inilah yang membuat pendidikan dalam Islam memiliki arah yang jelas: membentuk manusia berkepribadian Islam, menguasai ilmu pengetahuan, serta mampu menjadi pelayan umat dan pembangun peradaban. Pendidikan tidak semata menghasilkan pekerja, tetapi menghasilkan manusia yang bertakwa, berilmu, dan bertanggung jawab.
Hari ini, umat membutuhkan perubahan paradigma besar dalam memandang pendidikan. Kampus tidak boleh direduksi menjadi mesin pencetak buruh industri. Pendidikan harus dikembalikan pada fungsi hakikinya, yakni membangun manusia dan peradaban.
Jika orientasi pendidikan terus diserahkan kepada mekanisme pasar, maka jurusan akan hidup dan mati berdasarkan keuntungan ekonomi. Namun jika pendidikan dibangun berdasarkan mabda Islam, negara akan memastikan seluruh bidang ilmu yang dibutuhkan umat tetap hidup dan berkembang.
Karena tujuan pendidikan dalam Islam bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi mewujudkan kemuliaan manusia dan pelayanan terbaik bagi seluruh rakyat.
Wallahu a'lam bishshawab.
Oleh: Ema Darmawaty
Praktisi Pendidikan
0 Komentar