Topswara.com -- Siapa sih yang tega nolak program makan gratis? Namanya aja “Makan Bergizi Gratis” (MBG). Dengar namanya, hati langsung luluh. Rakyat senyum, anak-anak kenyang, pemerintah panen pujian.
Masalahnya, negara juga ikut “lapar”.
Targetnya gak kaleng-kaleng: lebih dari 50 juta penerima manfaat. Anggaran? Santai cuma Rp70–100 triliun per tahun. Kalau full skala nasional? Bisa tembus Rp400 triliun. Ini bukan program makan siang, ini makan APBN.
Di saat yang sama, APBN kita lagi megap-megap. Belanja negara Rp3.621 triliun, defisit sudah mepet batas 3% PDB.
Ibarat kapal, ini kapal sudah penuh muatan, tapi masih dipaksa angkut kontainer tambahan. Bukan takut gak sampai tujuan, tetapi takut karam di tengah jalan.
Lalu pemerintah bilang, “Tenang, ini demi anak bangsa.” Iya, betul. Tapi anak bangsa juga yang nanti bayar utangnya.
Kita belajar dari India. Program makan siang mereka sukses, tapi dibangun pelan-pelan, bertahap, fokus ke yang paling butuh. Brasil juga sama. Mereka enggak cuma bagi makanan, tetapi sekalian menghidupkan petani lokal.
Lah kita? Langsung pengen gede. Langsung nasional. Langsung spektakuler. Kayak orang baru gajian, langsung checkout keranjang tanpa lihat saldo.
Padahal masalah stunting itu bukan sekadar “kurang makan”. Itu paket lengkap, bapak mereka tidak punya pekerjaan layak, pendidikan orang tua rendah, sanitasi buruk, air bersih minim, edukasi gizi rendah.
Jadi, kalau cuma dikasih makan tanpa perbaikan sistem, itu kayak nutup atap bocor pakai tisu. Basahnya tetap tembus.
Tetapi ya begitulah, dalam sistem hari ini, kebijakan seringkali bukan soal tepat sasaran, tetapi soal terlihat peduli.
Yang penting viral. Yang penting disukai. Yang penting terlihat bekerja. Padahal bekerja dan terlihat bekerja itu beda.
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani pernah menjelaskan bahwa negara dalam Islam adalah pengurus urusan rakyat (raa’in), bukan sekadar pengelola citra. Artinya, kebijakan itu harus berbasis tanggung jawab, bukan popularitas.
Dalam sistem Islam, negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat termasuk pangan, tapi caranya bukan dengan program tambal sulam yang membebani fiskal. Melainkan dengan pengelolaan sumber daya alam yang benar, distribusi kekayaan yang adil dan sistem baitul mal yang kokoh.
Jadi negara kuat, rakyat pun gak perlu antre makan gratis. Karena yang dijaga bukan sekadar “perut kenyang hari ini”, tapi keberlanjutan hidup generasi ke depan.
MBG ini niatnya mulia. gak ada yang nolak itu. Tetapi kalau ambisi lebih besar dari kemampuan, dan gengsi lebih tinggi dari akal sehat yang kenyang bukan cuma anak-anak, tapi juga utang negara.
Dan seperti biasa… yang bayar? Rakyat lagi. Rakyat lagi.
Jadi mungkin yang perlu ditanya bukan:
“Berapa banyak yang bisa kita beri makan?” Tetapi: “Seberapa kuat negara ini bisa bertahan setelahnya?”
Karena kebijakan terbaik bukan yang paling megah, tetapi yang paling tepat tanpa meninggalkan bom waktu untuk masa depan generasi. []
Oleh: Nabila Zidane
(Jurnalis)
0 Komentar