Topswara.com -- Sebuah kesalahan besar, ketika langkah pemerintah Indonesia dalam mendukung Board of Peace dianalogikan dengan Perjanjian Hudaibiyah. Karena dukungan tersebut secara faktual menempatkan Indonesia dalam satu barisan dengan kepentingan Amerika Serikat dan zionis Israel.
Sekalipun pemerintah berkilah bahwa semua dilakukan dalam perspektif keberpihakan kepada umat Islam di Palestina. Penyamaan ini tetap keliru, bahkan berbahaya.
Board of Peace sendiri adalah forum perdamaian yang diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan resmi diluncurkan pada 22 Januari 2026 di World Economic Forum, Davos, Swiss. Forum ini dirancang sebagai badan internasional untuk mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza, sekaligus memiliki orientasi lebih luas dalam penyelesaian konflik global.
Dan Indonesia termasuk dalam negara founding members yang menandatangani piagam tersebut, bersama sejumlah negara muslim seperti Saudi Arabia, Mesir, Yordania, Qatar, Pakistan, dan Turki.
Lalu, jika dibandingkan dengan perjanjian Hudaibiyah, sejauh mana menyamakan keduanya berisiko menyesatkan umat dalam membaca realitas politik hari ini?
Meluruskan Konteks Hudaibiyah
Perjanjian Hudaibiyah terjadi pada tahun keenam Hijrah. Saat itu Daulah Islam di Madinah telah berdiri kokoh. Rasulullah ï·º adalah kepala negara yang memimpin entitas politik independen dan berdaulat. Sehingga umat Islam memiliki wilayah, pasukan, dan kemandirian politik.
Ketika Rasulullah mendapat informasi adanya kesepakatan antara Quraisy dan Yahudi Khaybar untuk bersama-sama memerangi Islam, beliau memilih strategi berbeda dari sebelumnya. Pada saat yang sama, beliau bermimpi memasuki Makkah.
Maka ditetapkanlah keberangkatan sekitar 1.400 kaum Muslim menuju Baitullah untuk menunaikan haji. Ini bukan sekadar ibadah, melainkan langkah membangun opini positif di Jazirah Arab agar dakwah Islam semakin kondusif.
Tentu saja, Quraisy berusaha keras menghalangi. Mereka mengirim Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahl bersama 200 pasukan untuk menghadang di Dzu Thuwa. Rasulullah merespon dengan mengambil jalur lain hingga tiba di Hudaibiyah.
Kemudian Quraisy mengirim utusan hingga tiga kali untuk memastikan niat beliau. Bahkan mereka sempat mengirim 50 orang untuk menyerang kaum muslim, tetapi berhasil digagalkan dan justru dimaafkan.
Rasulullah pun mengirimkan utusan balasan. Yang pertama yakni Karrasy bin Umayyah. Namun dilukai dan hendak dibunuh Qurays. Kemudian Utsman bin Affan diutus sebagai perwakilan umat Islam. Tetapi ia tak kunjung kembali. Muncul kabar bahwa Utsman dibunuh.
Akhirnya Rasulullah melakukan Baiat Ridwan, yakni sumpah setia untuk berperang sampai mati. Ini menunjukkan kesiapan tempur tetap ada. Ternyata Utsman kembali dengan selamat dan membawa hasil perundingan.
Tercapailah perjanjian Hudaibiyah antara Rasulullah SAW dan Suhail bin Amr, dengan Ali bin Abi Thalib sebagai penulis. Meski sebagian sahabat merasa kecewa karena redaksinya tampak merugikan umat Islam.
Sejatinya, secara strategis perjanjian itu justru menguntungkan Islam. Di antaranya, gencatan senjata sepuluh tahun. ini membuat Quraisy tidak dapat membantu sekutunya, termasuk Khaybar. Artinya Rasulullah berhasil mengisolasi musuh utama. Terbukti dua tahun kemudian dakwah berkembang pesat dan Makkah ditaklukkan tanpa perang.
Perjanjian Hudaibiyah vs Board of Peace
Dalam perjanjian Hudaibiyah, pihak muslim adalah subjek berdaulat. Perjanjian dibuat dengan posisi kuat. Dan, tujuannya mengisolasi musuh dan mempercepat kemenangan Islam.
Sebaliknya, dalam konteks Board of Peace, Palestina berada dalam posisi lemah dan tidak berdaulat penuh. Sementara zionis tetap menjadi kekuatan okupasi yang didukung Amerika Serikat. Dan, tidak ada indikasi nyata bahwa agresor diisolasi. Karena itu, menyamakan keduanya adalah kekeliruan logika dan sejarah.
Lebih jauh, analogi ini berpotensi membungkam kritik. Ketika kebijakan politik dibungkus simbol perjuangan Rasulullah, umat takut mengkritiknya. Sebab, mereka merasa mendurhakai Rasulullah. Padahal justru sebaliknya, mengoreksi kebijakan dan analogi yang keliru adalah bagian dari menjaga kemurnian sirah Islam.
Dan untuk pihak yang menyamakan kedua perjanjian itu, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada sesuatu yang lebih beliau khawatirkan terhadap umatnya selain Dajjal. Ketika ditanya, beliau menjawab, “Ulama su’.”
Peringatan ini relevan sepanjang zaman. Karena ulama su’ dapat menyesatkan umat melalui legitimasi yang salah atas kebijakan yang keliru.
Demikianlah, umat Islam perlu memiliki pemahaman politis ideologis dan pengetahuan tsaqafah Islam yang memadai. Di antaranya sirah perjuangan Rasulullah SAW. Agar mereka mampu bersikap benar, ketika muncul kebijakan dan pernyataan yang salah dari penguasa. []
Oleh: Dewi Masitho, M.Si.
(Aktivis Muslimah)
0 Komentar